8 Tujuan Ekonomi Makroekonomi Yang Terpenting

 

Ekonomi Makro adalah salah satu study di bidang Ilmu Ekonomi yang mempelajari mengenai bagaimana mekanisme perekonomian dalam suatu negara atau dunia bekerja. Mekanisme perekonomian di suatu negara banyak dipengaruhi oleh masyarakat, perusahaan dan perilaku pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk memahami atau menyelesaikan masalah perekonomian secara keseluruhan dan sebagai alat analisis dalam menentukan arah-arah kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, masalah tenaga kerja atau menyeimbangkan neraca pendapatan.
Berikut adalah Tujuan Ekonomi Makro, antara lain :

1. Meningkatkan kapasitas produksi nasional
Bagi suatu negara penting sekali untuk menjaga agar tingkat produksi nasional tidak menurun karena akan berdampak pada kemampuan negara tersebut dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk itu kapasitas produksi sangat bergantung pada seberapa besar negara dapat mengontrol tinggi rendahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain faktor produksi alam, tenaga kerja dan modal. Faktor – faktor produksi tersebut harus dimaksimalkan agar produktifitas output nasional atau rasio output terhadap input dapat mencapai tingkat optimum. Output produksi bertugas memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan untuk keperluan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri lebih tinggi daripada output nasional makan akan diberlakukan impor barang.
Kapasitas produksi nasional memperlihatkan kemampuan perekonomian negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa untuk jangka waktu tertentu. Dari nilai output produksi tersebut dapat dijadikan penandak bahwa perekonomian suatu negara sedang bergerak. Untuk itu pemerintah dengan kebijakan ekonomi makronya harus memikirkan untuk membenahi iklim investasi agar dapat mendorong pertumbuhan kapasitas nasional. Serta menguatkan produksi manufaktur agar produksi nasional dapat mengimbangi kebutuhan domestik dan eksport.

2. Meningkatkan kesempatan kerja
Kesempatan kerja merupakan suatu kondisi yang memberikan gambaran terkait besarnya peluang lapangan pekerjaan yang tersedia untuk para pencari kerja atau seluruh jumlah lapangan pekerjaan yang ada dan diperuntukkan bagi masyarakat. Peningkatan kesempatan kerja erat kaitannya dengan peningkatan kapasitas produksi nasional, karena menjadi salah satu faktor kunci merealisasikan peningkatan output nasional. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakan makronya dapat memjaga iklim investasi yang sehat agar investor dapat menanamkan sahamnya dan membentuk lapangan pekerjaan yang lebih luas.

3. Memegang kendali laju inflasi
Inflasi merupakan suatu kondisi dimana harga-harga meningkat secara terus menerus. Penyebab terjadinya inflasi antara lain dipengaruhi oleh sektor ekspor dan impor, sektor penerimaan dan pengeluaran negara dan sektor swasta terkait besarnya pengeluaran kredit. Apabila negara dengan tingkat ekspor lebih tinggi daripada impornya akan meningkatkan jumlah uang yang beredar di dalam negeri sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi. Selain itu apabila pengeluaran suatu negara lebih besar daripada pendapatannya maka negara cenderung mengeluarkan uang baru yang akan menimbulkan inflasi. Begitu juga dengan pengeluaran kredit yang besar untuk memenuhi kebutuhan kredit dari sektor swasta juga dapat menimbulkan inflasi.
Inflasi dapat berdampak besar pada perekonomian antara lain dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, tidak terjangkaunya harga barang, menimbulkan pengangguran, dan turunnya nilai mata uang. Peran pemerintah tentu saja menahan laju inflasi dengan menerapkan kebijakan-kebijakan antara lain politik diskonto, cash ratio, politik pasar terbuka dan lain lain.

4. Meningkatkan tingkat pendapatan nasional
Pendapatan nasional merupakan alat ukur pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat atau bisa diartikan menjadi seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh pendapatan faktor-faktor produksi yang telah memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan nasional juga biasa disebut dengan Produk Domestic Bruto (Gross Domestic Product) atau Produk Nasional Bruto (Gross National Product ). Peranan pemerintah adalah untuk menjaga perekonomian berjalan efisien dan efektif melalui beberapa kebijakan antara lain kebijakan Fiskal di bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah atau kebijakan moneter untuk mempengaruhi penawaran uang atau merubah tingkat bunga.

5. Menjaga perekonomian tetap stabil
Stabilitas perekonomian merupakan salah satu syarat penting dalam memberikan kepercayaan terhadap pelaku ekonomi untuk melakukan usahanya. Stabilitas ekonomi akan tercapai apabila terjadi keseimbangan dalam variabel-variabel akonomi makro antara lain supply dan demand, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran serta saving and investment. Stabilitas ekonomi ditandai dengan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas dan kondisi perekonomian.
Tidak stabilnya siklus ekonomi akan memberikan beban berat bagi perekonomian dan masyarakat. Apalagi bila timbul inflasi yang akan menyebabkan penurunan daya beli atau konsumsi masyarakat. Inflasi yang fluktuatif juga akan menyulitkan masyarakat dalam menyusun rencana keuangan khususnya yang berhubungan dengan investasi. Selain itu akan terjadi inefisiensi terhadap sumber daya dikarenan adanya perubahan supply dan demand barang dan jasa dampak pergerakan harga yang tidak kondusif.
Pentingnya stabilitas ekonomi mengharuskan Pemerintah untuk menciptakan dan menjaga kestabilan ekonomi dengan memantapkan kebijakan di bidang ekonomi makro serta mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter  serta menunjang perbaikan fungsi pasar dan sektor-sektor seperti industri, pertanian, perbankan, keuangan dan lain lain.

6. Menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri
Neraca pembayaran merupakan rangkuman transaksi pembelian dan penjualan barang jasa, hibah dari pemerintah asing atau transaksi finansial lainnya antar penduduk di dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Biasanya neraca pembayaran luar negeri dibedakan menjadi neraca perdagangan, neraca jasa, neraca berjalan, neraca lalu lintad modal, selisih yang belum dihitung atau neraca lalu lintas moneter. Transaksi-transaksi yang dibicarakan berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa, lalu lintas modal pemerintah netto dan lalu lintas modal swasta netto, perubahan cadangan devisa dan lain lain.
Peran pemerintah adalah memastikan tidak terjadi defisit dalam nereaca pembayaran luar negeri dan berusaha agar kegiatan ekspor dapat meningkat. Untuk itu pemerintah melakukan kebijakan makro di bidang neraca pembayaran luar negeri dengan tujuan menjaga likuiditas devisa agar tidak terjadi pelarian modal ke luar negeri, menurunnya atau berhentinya aliran modal atau investasi jangka pendek dan jangka panjang serta tidak tertariknya negara investor untuk memberikan bantuan.

7. Memeratakan distribusi pendapatan
Distribusi pendapatan menggambarkan penyebaran pendapat di suaru daerah. Tidak meratanya distribusi pendapatan dapat memicu terjadinya kemiskinan, pengangguran, inflasi dan lain lain. Sementara ketidakmerataan pendapatan juga dapat disebabkan sistem ekonomi yang dianut negara tersebut. Negara dengan sistem kapitalis misalnya, dengan setiap orang memiliki kepemilikan pribadi terhadap sesuatu barang akan mengakibatkan timbulnya tidak meratanya distribusi pendapatan. Karena orang yang pada mulanya memiliki modal akan membangun usaha dengan modal yang terus berakumulasi sedangkan yang tidak memiliki modal tetap tidak bisa memiliki modal.
Perbedaan distribusi pendapatan juga dapat disebabkan oleh beragamnya faktor faktor produksi yang dimiliki oleh setiap orang dalam suatuwilayah. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh seseorang, maka ia akan memiliki pendapatan yang besar pula. Begitu juga dengan daerah dengan distribusi pendapatan yang tidak merata akan menyebabkan tingginya tingkat kejahatan atau kesenjangan sosial.
Dalam upaya peningkatan kehidupan perekonomian tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta akan tetapi peran pemerintah juga mutlak diperlukan . Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki fungsi untuk menjaga pemerataan dan distribusi pendapatan masyarakat melalui kebijakan mikro dan makronya.
Salah satu kebijakan-kebijakan Pemerintah untuk mengatasi kekakuan harga karena praktek monopoli dna melindungi produsen dan konsumen adalah dengan intevensi terhadap penetapan harga minimum dan maksimum, penerapan pajak yang berbeda-beda untuk setiap komoditas atau pemberian subsidi.

8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Salah satu tujuan kebijakan di bidang ekonomi moneter adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan memperlihatkan tren meningkat secara terus menerus. Selain itu pertumbuhan ekonomi idealnya disertai dengan beberapa kondisi antara lain kenaikan pertumbuhan ekonomi dari sektor riil dengan melibatkan masyarakat domestik sebagai pelaku ekonomi utama, meratanya sektor-sektor perdagangan ditandai dengan distribusi pendapatan yang adil, iklim investasi yang kondusif. Keseluruhan prioritas kebijakan di bidang ekonomi makro dapat mendukung tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan dan berimbang.
Dengan demikian, kebijakan makro suatu negara harus tetap berjalan dengan memperhatikan keseimbangan  fiskal dan moneter. Untuk kedepannya Pemerintah dapat memperkuat regulasi dan deregulasi terkait kebijakan-kebijakan makro. Dan terus berupaya membuat program-program prioritas yang dapat membantu percepatan ekonomi global.